Masyarakat mendaftarkan diri mengikuti program Kartu Prakerja di Kantor Disnakertrans Jatim, Surabaya, Senin 13/4. SURABAYA - Pemerintah Kota Pemkot Surabaya melakukan penyesuaian jadwal kerja pegawai di seluruh kantor kelurahan dan kecamatan di Kota Pahlawan. Penyesuaian sistem kerja ini, berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil PNS maupun Non-PNS sebagai upaya menghentikan penyebaran virus corona atau Covid-19. Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, M. Fikser mengatakan, penyesuaian sistem kerja di kantor kecamatan dan kelurahan yang berlaku mulai Senin 13/4, mengharuskan para pegawai bekerja dari rumah WFH. Kebijakan ini diyakininya efektif, mengingat pegawai kelurahan dan kecamatan, bersentuhan langsung dengan banyak masyarakat. “Kita tahu pegawai kecamatan dan kelurahan ketemu langsung dengan warganya. Nah, salah satu cara memutus mata rantai Covid-19 ini adalah mengurangi pertemuan-pertemuan itu,” kata Fikser di Surabaya, Selasa 14/4. Meski demikian, Fikser memastikan, kebijakan penyesuaian sistem kerja pegawai di kantor kelurahan dan kecamatan ini, tidak mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Pasalnya, pelayanan administrasi kependudukan maupun perizinan di Surabaya bisa diakses secara daring. “Pelayanan kepada warga itu tidak terganggu, karena bisa melalui e-klampid untuk Dispendukcapil. Sedangkan untuk perizinan, bisa melalui SSW Surabaya Single Window,” ujar Fikser. Selain itu, selama pegawai menjalankan tugas kedinasan di rumah WFH, mereka juga diwajibkan siap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas lapangan. Bagi warga yang ingin mendapat pelayanan seperti konsultasi, menurutnya bisa mengikuti jadwal yang tertera di masing-masing kantor kecamatan dan kelurahan. “Jadi dibuat kerja selang-seling, ada pegawai yang bekerja dari rumah, ada yang tetap masuk kantor piket” ujar Fikser. BACA JUGA Update Berita-Berita Politik Perspektif Klik di Sini
Denganmenerjukan mahasiswa melalui kegiatan KKN yaitu Kuliah Kerja Nyata Tematik Pemberdayaan Masyarakat berbasis SDG's Desa. Mahasiswa dikelompokan dan diberi amanah berdasarkan alamat domisili dengan jumlah anggota kelompok yaitu 29-30 orang. Sosialisasi ini dihadiri oleh remaja perwakilan dari Karang Taruna setiap RW di KelurahanSurat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK ialah surat yang diterbitkan oleh pihak kepolisian berisikan catatan kejahatan seseorang. Biasanya, SKCK digunakan untuk melamar masa berlaku surat yang dulu bernama Surat Keterangan Kelakuan Baik SKKB itu yakni 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Cara mendaftarnya pun mudah dan ingin menerbitkan SKCK, Anda hanya tinggal datangi kantor polisi setempat dengan membawa syarat-syarat dokumen yang dibutuhkan serta biaya pembuatan mengutip laman biaya pembuatan SKCK adalah Rp 30 ribu. Karena itu, selain membawa berkas-berkas persyaratan, jangan lupa pula membawa uang biaya langkah-langkahnya, simak dalam daftar Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan tempat domisili fotocopy KTP/SIM sesuai dengan domisili yang tertera di surat pengantar dari Kantor fotocopy Kartu fotocopy Akta Kelahiran/Kenal Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 Formulir Daftar Riwayat Hidup yang telah disediakan di kantor Polisi dengan jelas dan Sidik Jari oleh masa berlaku SKCKMembawa lembar SKCK lama yang asli/legalisir maksimal telah habis masanya selama 1 tahunMembawa fotocopy KTP/ fotocopy Kartu fotocopy Akta Kelahiran/Kenal Pas Foto terbaru yang berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor membuat SKCK secara online, tak ada perbedaan syarat dokumen maupun prosedur dengan pembuatan secara offline. Anda hanya perlu membuka laman berkas-berkas dokumen melalui laman tersebut, setelah selesai, pengambilan SKCK dapat langsung dilakukan via kantor polisi tidak menerbitkan SKCK untuk keperluanMelamar/melengkapi administrasi PNS/ visa/keperluan lain yang bersifat penerbit SKCK harus sesuai dengan alamat KTP/SIM pemohon.Estimasiwaktu yang dibutuhkan 14 hari kerja, biasanya akan diberikan surat / lampiran untuk kapan datang kembali (tanggal). Terakhir adalah proses di kantor DukCapil (kependudukan dan catatan sipil) setempat sesuai dengan daerah / kotanya masing-masing. Estimasi waktu 14 hari kerja. Selesai pembuatan KK dan E-KTP baru. Bolehkah hunian di daerah pemukiman dijadikan sebagai tempat usaha seperti rumah kantor? Jawabannya tentu saja boleh asal memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Praktik ini sudah lumrah terjadi, dan memang ada dasar hukumnya. Ada sejumlah ketentuan yang mengatur, perihal menjadikan rumah sebagai kantor perusahaan. Hal ini cukup mudah, bagi usaha yang terbilang skala menengah atau kantor cabang. Kantor sendiri merupakan tempat menuangkan ide dan pemikiran penting, sehingga memerlukan tempat khusus yang nyaman dan fungsional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dewasa ini sudah banyak perusahaan yang menerapkan gaya rumah pada kantornya. Oleh karena itu, tercetus rumah kantor sebagai tempat kerja. Syarat Legal Menjadikan Tempat Tinggal Jadi Rumah Kantor Sumber Rumah kantor adalah alih fungsi hunian dari tempat tinggal menjadi sebuah perkantoran. Dilansir dari Hukum Online 3/6/2019, persyaratan untuk menjadikan rumah sebagai kantor atau tempat usaha tergantung dari jenis usaha yang akan dilakukan dan batasan jenis usahanya. Dalam hal ini berdasarkan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang menyebutkan bahwa rumah dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan usaha secara terbatas, tidak membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Ada pun yang dimaksud dengan usaha secara terbatas itu kegiatan usaha, yang dapat dikerjakan di rumah untuk mendukung terlaksananya fungsi hunian. Sementara kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian adalah, kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat menyebabkan kerugian. Lalu soal kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, polusi suara, suhu, asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial. Aturan yang diberikan UU N0 1 Tahun 2011 tersebut adalah berupa aturan umum, sementara ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah tergantung masing-masing daerah. Oleh karena itu bagi kamu yang bermaksud menjadikan tempat tinggal sebagai tempat usaha, maka harus mempelajari terlebih dahulu Perda setempat. Lebih penting dari itu, apabila kegiatan usaha dengan memanfaatkan rumah atau hunian yang dilakukan selain dilakukan dengan sah, juga mengurangi resiko hukum minimal apabila dilakukan sudah menurut aturan hukum yang berlaku. Selain itu memperhatikan soal menjadikan rumah sebagai tempat usaha adalah melakukan pendaftaran tempat usaha. Artinya, sekali pun rumah yang dijadikan tempat usaha sudah sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi kegiatan usaha yang dijalankan harus terdaftar secara resmi. Cara Mendaftarkan Alamat Rumah Kantor Sebagai Domisili PT Sumber Syarat sebuah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas PT adalah memiliki alamat resmi. Dalam praktiknya di lapangan, kedudukan perusahaan ini sering disebut domisili perusahaan. Domisili PT mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “UU PT” yaitu tempat kedudukan. Dalam pasal tersebut diatur bahwa “Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.” Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan. Adapun Penjelasan Pasal 5 UU PT menyatakan bahwa yang dimaksud tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Selain itu, perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat-menyurat dan melalui alamat Perseroan dapat dihubungi. Pada proses selanjutnya, setiap perusahaan termasuk yang berbentuk PT, wajib didaftarkan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan “UU 3/1982. Undang-Undang Terkait Pendaftaran Rumah Kantor di Pemukiman Adapun hal-hal yang wajib didaftarkan sebagaimana Pasal 11 UU 3/1982, antara lain a. 1 nama perseroan; 2 merek perusahaan. b. 1 tanggal pendirian perseroan; 2 jangka waktu berdirinya perseroan. c. 1 kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan; 2 izin-izin usaha yang dimiliki. d. 1 alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya; 2 alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan. Dokumen yang umumnya dipakai untuk menjelaskan hal tersebut adalah Surat Keterangan Domisili Perusahaan SKDP atau Surat Keterangan Domisili Usaha SKDU. Perbedaan peraturan dokumen mengenai domisili ini mungkin akan berbeda tergantung daerah dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Jadi harus mengecek kembali dan mempelajari Perda setempat agar jelas legalitas rumah kantor kamu. Nah, itu tadi penjelasan legal hukum soal rumah kantor, buat kamu yang berencana mendirikan ini setidaknya minta perizinan lewat kelurahan setempat. Jangan lupa kunjungi artikel untuk dapatkan artikel menarik lainnya seputar properti. Sedang mencari hunian idaman di Bandung? Kamu bisa cek Margahurip Banjaran.
Lurah adalah pemimpin dari sebuah wilayah kelurahan dan peran lurah sangatlah penting untuk memajukan suatu wilayah. Secara tingkatan lurah dan kepala desa sama, namun beda dari segi wilayahnya saja. Salah satu wewenang pemerintah pusat adalah membuat setiap kebijakan yang harus diikuti oleh semua tingkatan pemerintahan dan kinerja lurah dipantau oleh camat yang memiliki tingkatan lebih tinggi. Dari segi pegawai, struktur organisasi pemerintahan desa hampir sama dengan kelurahan dan cara kerjanya juga tidak jauh berbeda. Syarat menjadi Lurah yang bisa anda ketahui sebagai berikut1. Harus PNSSalah satu syarat utama untuk menjadi seorang lurah adalah memiliki status Pegawai Negeri Sipil atau PNS, karena lurah adalah pemimpin suatu wilayah yang ditentukan melalui kinerjanya saat menjadi PNS dan ketika layak untuk menjadi seorang pemimpin tentu PNS tersebut akan diangkat menjadi Lurah. Pemilihan Lurah tidak seperti kepala desa yang dilakukan secara terbuka dan transparan. Penentuan lurah yang didasarkan dari aspek penilaian ini seharusnya menjadi sebuah tingkat kualitas lurah yang baik, hal ini didasarkan dari asal mula lurah yang diambil dari pegawai pemerintahan yang tentunya sudah memiliki Memiliki Kinerja Yang BaikUntuk menjadi seorang lurah tentu harus memiliki kinerja yang baik saat menjadi PNS, karena lurah diangkat oleh bupati berkat usulan dari camat. Lurah akan bekerja menjadi bawahan Camat dan lurah juga dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh bupati berdasarkan usul dari camat. Tidak ada jaminan pendidikan yang harus dimiliki seorang lurah, karena yang dilihat adalah kinerjanya. Kelurahan adalah salah satu contoh organisasi pemerintahan yang harus dijalankan dengan baik oleh seorang lurah dan kinerja dari seorang lurah yang menjabat akan dipertanggungjawabkan ke pihak Miliki MotivasiPNS yang berhak menjadi seorang lurah adalah PNS yang memiliki motivasi untuk maju dan memiliki keinginan kuat untuk memajukan suatu wilayah. Lurah akan bekerja di kantor kelurahan dan melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Lurah tidak bisa atau tidak boleh dijabat oleh PNS yang tidak memiliki motivasi, karena tanpa motivasi dari dalam diri akan sulit untuk mengembangkan suatu wilayah. Lurah tidak boleh dijabat oleh orang yang tidak memiliki motivasi untuk memajukan sebuah daerah, karena hal ini akan merugikan bagi masyarakat yang ada di wilayahnya dan lurah tidak boleh berasal dari PNS yang sering bolos Miliki Kemampuan BerkomunikasiUntuk menjadi seorang lurah tentu harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi, karena tanpa komunikasi yang baik akan sangat sulit menjalankan semua tugas. Kerja dari lurah tentu akan sangat dekat dengan masyarakat dan tentu dibutuhkan sebuah kemampuan untuk berkomunikasi yang baik, tak hanya itu lurah juga harus melakukan hubungan dengan pihak pemerintahan seperti camat. Kecakapan dalam berkomunikasi menjadi modal penting yang harus dimiliki seorang pemimpin dan lurah yang pandai berkomunikasi akan bisa menghindari banyaknya salah komunikasi antara masyarakat dengan Miliki Mental KuatSosok seorang lurah harus memiliki kekuatan mental yang besar, karena cara kerja lurah sangat berkaitan dengan masyarakat secara langsung. untuk menjadi lurah ada norma dalam masyarakat yang harus dijalankan yaitu norma mengayomi masyarakat, jangan memiliki sifat yang mau dilayani dan untuk jadi lurah harus siap melayani semua elemen masyarakat yang membutuhkan peran lurah. Saat menjadi lurah tentu akan banyak tekanan yang datang dari berbagai pihak, hal ini perlu dihadapi dengan mental baja atau kuat dan lurah jangan takut terhadap setiap konflik, karena lurah memiliki hak untuk bekerja sama dengan pihak TegasUntuk menjadi seorang lurah tentu harus memiliki sebuah ketegasan dalam mengambil sebuah keputusan dan hal ini perlu dilakukan agar semua pekerjaan di kelurahan dapat berjalan dengan baik. Pada situasi tertentu dibutuhkan sebuah ketegasan dari sosok lurah dan lurah juga dituntut berani untuk mengambil sebuah keputusan yang sifatnya penting. Pemimpin yang kurang tegas akan membuat para pegawainya bekerja dengan seenaknya, karena dalam dunia kerja perlu adanya sebuah kedisiplinan yang baik. Pemimpin yang tegas tentu akan sangat disegani oleh pegawainya dan akan membuat pegawainya takut untuk melakukan sebuah Wawasan LuasLurah juga harus memiliki wawasan yang luas agar memiliki banyak solusi dalam menjalankan pekerjaannya dan lurah dengan wawasan luas pasti memiliki terobosan-terobosan baru yang sangat bermanfaat bagi daerahnya. Semakin cerdas lurahnya maka perkembangan wilayahnya akan semakin cepat dan kemajuan wilayahnya akan cepat terwujud. Lurah yang cerdas akan memiliki cara untuk menggali setiap potensi wilayah yang ada, karena di berbagai wilayah pasti akan ada sebuah potensi yang bisa untuk dikembangkan. Salah satu potensi wilayah yang paling banyak dikembangkan oleh lurah adalah potensi wisata Menjaga Kerukunan PegawaiLurah harus memiliki kemampuan untuk menjaga kerukunan antar sesama pegawai, hal ini sangat penting dilakukan agar tak ada konflik yang bisa membuat perpecahan dan salah satu cara menjaga kerukunan adalah dengan mengadakan berbagai acara non formal diluar area kerja misalnya acara makan-makan tiap 1-2 bulan sekali. Salah satu perbedaan camat dan kepala desa atau lurah adalah lingkup kerjanya yang sangat jauh ulasan mengenai Syarat Menjadi Lurah dan semoga artikelnya dapat bermanfaat bagi para pembacanya.
syarat kerja di kantor kelurahan
